 |
Radar
Sumatra / Binjai
Program Pemerintah Kota (Pemko)
Binjai yang akan menjadikan Kota Binjai sebagai Kota Pintar (smart city) dengan
membangun berbagai fasilitas berbasis online seperti Binjai Command Center
(BCC) yang menelan biaya yang lumayan banyak, bahkan kabarnya hingga milyaran rupiah, dinilai berbagai kalangan masyarakat dan LSM
di Kota Binjai hanya sebagai ajang untuk menghamburkan anggaran.
Menurut
salah seorang warga Kota Binjai, Gito Affandi
yang juga Ketua Binjai Corruption Watch (BCW), sebelum membangun BCC,
sebaiknya Pemko Binjai melakukan peninjauan dan survey langsung kepada
masyarakat, Sehingga Pemko dapat mengetahui apa sebenarnya prioritas yang
dibutuhkan masyarakat.
"Kalau mau buat program, seharusnya Pemko survey dulu, turun langsung kelapangan, biar tau apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat, sehingga program tersebut tidak sia-sia dan tidak menghamburkan anggaran," ujarnya, beberapa waktu lalu.
Masih katanya, program BCC belum dibutuhkan masyarakat, karena masyarakat masih membutuhkan biaya kehidupan yang cukup besar, pendidikan yang layak untuk menunjang kejenjang yang lebih baik.
"Jelas BCC ini menghamburkan uang anggaran, apakah Pemko tidak terpikir untuk membuka lapangan pekerjaan untuk menekan angka pengangguran yang ada di Kota Binjai,
"Kalau mau buat program, seharusnya Pemko survey dulu, turun langsung kelapangan, biar tau apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat, sehingga program tersebut tidak sia-sia dan tidak menghamburkan anggaran," ujarnya, beberapa waktu lalu.
Masih katanya, program BCC belum dibutuhkan masyarakat, karena masyarakat masih membutuhkan biaya kehidupan yang cukup besar, pendidikan yang layak untuk menunjang kejenjang yang lebih baik.
"Jelas BCC ini menghamburkan uang anggaran, apakah Pemko tidak terpikir untuk membuka lapangan pekerjaan untuk menekan angka pengangguran yang ada di Kota Binjai,
Selain itu, masih menurut Gito, dengan anggaran yang cukup besar hingga mencapai milyaran rupiah untuk membangun BCC, apakah Pemko tidak terpikir untuk mengalihkan anggaran tersebut untuk perbaikan jalan dan pendidikan.
"Masih banyak jalan yang hancur dan warga yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tapi kenapa Pemko tidak mau mengalihkan anggaran tersebut untuk infrastruktur dan pendidikan, kok malah dianggarkan untuk BCC yang dinilai warga Binjai belum membutuhkannya," ujarnya.
Gito berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan penyelidikan tentang anggaran tersebut. Jangan hanya melihat kuantitas dan tampilan luarnya saja, lihat sistem anggarannya, apakah sudah patut sarana dan prasaranya dengan anggaran yang dikeluarkan mencapai milyaran rupiah.(RS.1)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar