~Di sela-sela
acara lanjutan Monitoring Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Balai Kota
Medan,Rabu (5/4/2017).Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan
Korupsi Terintegrasi Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Adlinsyah
Nasution mengungkapkan kepada sejumlah wartawan bahwa KPK menaruh perhatian khusus ke Sumut, karena
sudah dua kali berturut-turut Gubsu terkena kasus korupsi.
Adlinsyah mengatakan "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta bantuan para wartawan untuk
memberikan saran maupun masukan terkait upaya pencegahan korupsi di
wilayah Sumatera Utara.
Semua masukan itu dinilai sangat penting dalam upaya untuk mewujudkan
Sumut bebas korupsi. Sebab, KPK ingin Sumut segera berbenah dan
mengubah citranya."Ujarnya
Tambahnya “Sumut sebagai salah satu provinsi utama Indonesia dan Medan sebagai
kota besar ketiga yang memiliki penduduk terbesar ketiga di luar Pulau
Jawa, sudah selayaknya Sumut berbenah dan mengubah diri,” tegasnya.
Dalam diskusi ini tercuat bahwa permasalahan proyek pembangunan
Podomoro City Deli, dan Center Point Mall, lahan sungai bersertifikat,
kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang reklame dan parkir, dan
permasalahan lainnya.
Ardiansyah tak heran adanya beberapa proyek raksasa yang bermasalah. Hal ini merupakan modus baru dalam kasus korupsi.
“Memberikan sesuatu bukan dalam bentuk rupiah tapi proyek. Saya juga
tahu banyak aset Pemko Medan yang bermasalah. Center Point itu juga
bermasalah, PT KAI sudah minta tolong ke KPK. Mereka sudah menang, tapi
tetap tak bisa dieksekusi. Ini gila kan,” sebutnya.
Di hadapan sejumlah pejabat Pemko Medan, dia mengungkapkan secara
rata-rata, berbagai kasus korupsi berangkat dari tiga area yakni
pelayanan publik, khususnya proses permohonan perijinan, perencanaan dan
penganggaran serta pengadaan barang dan jasa.
Untuk melakukan pencegahan terjadinya korupsi, Adlinsyah menjelaskan
awal tahun 2016, Satgas 3 unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan
(Korsupgah) KPK menyodorkan komitmen rencana aksi kepada 15 pimpinan
baru kabupaten/kota yang baru saja menyelesaikan pilkada.
“KPK berharap para pimpinan baru tersebut siap memulai pemerintahan
dengan langkah yang bersih dan mengakhiri kepemimpinannya dengan baik
tanpa tersangkut kasus,” katanya.
Dijelaskan Adlinsyah, sepanjang tahun 2016 tim Korsupgah KPK,
melakukan pemetaan dan membuat rencana aksi untuk masing-masing daerah
dengan target yang terukur dan dievaluasi berkala. Oleh karenanya, KPK
telah meneken komitmen rencana aksi bersama ke-14 kabupaten/kota
beberapa waktu lalu.
“Besok kita meneken komitmen rencana aksi bersama ke-19
kabupaten/kota sisanya di Sumut, guna melengkapi jumlah 33
kabupaten/kota dan berharap masing-masing daerah bisa menjaga komitmen
serta melanjutkan progresnya satu persatu. Untuk itu KPK berharap
dukungan dari kalangan pers dan pemerhati kebijakan di Sumut dalam upaya
reformasi sistemik ini"Ujarnya.(RS1)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar