Radar Sumatera.com
Binjai- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Binjai, menolak hasil pertemuan akbar di Hotel The Hill, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, pada Jumat (05/3) lalu, yang dinyatakan beberapa pihak sebagai Konferensi Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
"Dengan tegas kami menolak pelaksanaan dan hasil pertemuan akbar di Sibolangit, yang diklaim sejumlah pihak sebagai KLB Partai Demokrat," ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Kota Binjai, HM Sajali SE, dalam keterangannya kepada wartawan di kantor DPC Partai Demokrat Kota Binjai, Jalan Samanhudi, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kamis (11/3) siang.
Menurut Sajali, pertemuan akbar tersebut tidak layak dikatakan sebagai Konferensi Luar Biasa Partai Demokrat. Sebab kegiatan itu cenderung ilegal dan inkonstitusional, karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Demokrat.
Sebab menurutnya, sesuai AD-ART Partai Demokrat, pelaksanaan Konferensi Luar Biasa harus mendapat izin dari Majelis Tinggi. Selain itu, jumlah peserta minimal harus terdiri dari dua pertiga dari total Ketua DPD Partai Demokrat dan setengah dari total Ketua DPC se-Indonesia.
"Yang membuat kita tidak habis pikir, acara tersebut tidak dihadiri satupun dari total 34 Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia. Bahkan dari seluruh Ketua DPC Partai Demokrat se-Indonesia, hanya tujuh persen saja yang hadir. Itu pun tidak punya hak suara, karena sudah dipecat," terang Sajali.
Apalagi seperti diketahui bersama, kegiatan tersebut jelas pula melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19, karena dilaksanakan dengan sistem tatap muka langsung melibatkan massa dalam jumlah besar.
"Bagi kami, pertemuan itu tidak lebih dari kumpulan gerombolan liar yang mengklaim diri mereka sebagai kader Partai Demokrat. Jelas sekali mereka berkeinginan merampok dan menguasai Partai Demokrat, atau bagian dari gerakan pengambialihan kekuasaan. Ironisnya, cara cara tidak terhormat itu justru melibatkan seorang oknum pejabat negara," tukas Sajali.
Secara khusus dia menyatakan, DPC Partai Demokrat Kota Binjai tetap solid dan konsisten dalam mendukung Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Apalagi sampai saat ini, Agus Harimurti Yudhoyono merupakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang sah. Bahkan proses konsolidasi di tingkat DPP, DPD, dan DPC, terus dilakukan secara rutin oleh tokoh milenial nasional tersebut, demi memperkuat soliditas kader dan elektabilitas Partai Demokrat.
"Pada dasarnya kami tetap tegak lurus dan setia mendukung Mas AHY. Tidak ada istilah dualisme," pungkas Sajali, sembari meminta seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat Kota Binjai agar tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak pihak tertentu.
Menyikapi isu kehadiran beberapa kader Partai Demokrat Kota Binjai dalam rapat akbar tersebut, Sajali tegas membantah hal itu. Sebab kehadiran mereka lebih kepada upaya untuk memprotes pelaksanaan kegiatan tersebut.
Meskipun demikian, pada akhirnya upaya tersebut gagal terlaksana, karena adanya penghadangan oleh sekelompok massa dengan cara-cara yang tidak elegan dan cenderung mengarah kepada tindakan intimidasi ala preman.
"Kalaupun ada pengurus ataupun kader Partai Demokrat Kota Binjai yang sengaja hadir di acara itu, saya pastikan dia akan langsung dipecat," seru pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Binjai tersebut.
Menyikapi hasil pelaksanaan Konferensi Luar Biasa Partai Demokat di Hotel The Hill, Kecamatan Sibolangit, yang pada akhirnya menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum, Sajali meyakini keputusan tersebut tidak akan disetujui oleh Pemerintah.
"Saya yakin Pemerintah tidak mau terjun bebas. Karena bagi kami, ini jelas tindakan sarat pelanggaran regulasi. Saya kira rakyat pun sudah cerdas dan bijak, serta memahami dinamika yang terjadi sebagai bagian dari tontonan politik saja," ujar pria yang akrab disapa Bajor tersebut. (dic)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar