RadarSumatera |Terjadinya gas beracun di Mandailing Natal yang merenggut 5 nyawa tewas dan pada 25 Januari lalu masih menjadi bayang-bayang di mata masyarakat mandailing natal. Mengingat PT. SMGP ini sebagai perusahan yang di akui sisi oleh pihak Singapura.
Melalui wawancara Radar Sumatera dengan Wasekjend PB HMI Imam Rinaldi Nasution yang juga putra daerah Mandailing Natal terkait perkembangan situasi saat ini (Minggu, 07/03/21). "Sampai saat ini, penetapan tersangka dari Pihak Polres Mandailing Natal itu belum ada, sementara nyawa hilang begitu saja, lambat pengusutannya. Kalau persoalan ada biaya ganti rugi kepada para korban, itu sudah menjadi tanggung jawab Perusahaan. Saya pikir itu belum cukup. Harus ada penetepan tersangka, kan ini kelalaian. Masyarakat saya pikir menunggu ini dari pihak Kepolisian" ungkapnya.
Kemudian juga kami PB HMI ikut prihatin, PT SMGP ini sudah beroperasi pada 25 Februari lalu atas izin ESDM tentunya itu, masa berkabung saja belum 40 hari. Kami minta DPRD Mandailing Natal harus memanggil itu Kapolres Mandailing Natal. Ini kan sedang berjalan pansus DPRD terkait pengusutan, kita belum tahu ini hasilnya apa". Tegasnya.
PB HMI juga sudah melaksanakan kegiatan Webinar Nasional bertema "Menyoal Kebocoran Pipa Gas, Apa Langkah Pemerintah ?" dengan mengundang ESDM melalui Dirjen EBTKE, Komisi VII DPR RI, Pengamat Energi untuk mengupas kejadian ini dan untuk mengetahui langkah ESDM bagaimana. Tetapi yang membuat saya terkesan Dirjen ESDM dalam Webinar pada Tanggal 12/2 Februari lalu seperti dan sudah menjadi juru bicara
Perusahaan tersebut. Nah yang saya khawatirkan Pemerintah daerah di mandailing natal juga akan seperti ini. Kita lihat saja apa hasil dari Pansus DPRD. Tapi yang terpenting Kapolres Mandailing Natal itu harus dipanggil untuk dimintai keterangan persoalan penetapan tersangkanya. Tutup Wasekjend PB HMI sekaligus putra daerah Sumatera Utara tersebut. (randi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar